Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara akhirnya memberikan tanggapan terkait langkah pengambilalihan saham proyek kereta cepat.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kepemilikan saham dari konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia China kini ditangani kementerian terkait.

Melalui pengambilalihan kepemilikan tersebut, skema penanggungan utang proyek kereta cepat berada di bawah kewenangan kementerian keuangan sepenuhnya.

Meskipun demikian, Prasetyo tidak membeberkan secara mendalam mengenai detail teknis terkait proses pengalihan saham yang sedang berjalan.

Rincian mengenai skema pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Peran Koordinasi dan Pengelolaan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah menerima informasi penyelesaian utang ini.

Ia menjelaskan peran kementeriannya yang mengoordinasikan interaksi antarlembaga untuk melancarkan proses pengambilalihan tersebut secara terpadu.

Kesepakatan pengambilalihan ini terjadi usai pertemuan tingkat tinggi antara menteri keuangan dan jajaran pimpinan Danantara Indonesia.

Saham KCIC nantinya akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle di bawah kementerian keuangan agar tidak menjadi beban langsung.

Lembaga khusus tersebut bertugas mendukung pembiayaan pembangunan serta investasi pemerintah tanpa mengandalkan suntikan dana langsung APBN.

Proses pengalihan kepemilikan saham tersebut kini sedang dipercepat agar dapat diselesaikan sesuai target pada pertengahan bulan September.