Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak agar dugaan pelanggaran etik oleh tenaga kesehatan yang menghina pasien BPJS segera diusut secara objektif.

Ia menegaskan bahwa seluruh peserta BPJS mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang setara tanpa adanya stigma maupun perlakuan diskriminatif.

Polemik ini bermula ketika seorang pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan membuat unggahan di media sosial Threads pada tanggal 22 Juli 2026.

Pasien tersebut mengaku telah menunggu kamar rawat inap selama delapan jam sebelum akhirnya dilaporkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026.

Unggahan keluhan itu justru mendapati komentar bernada merendahkan dari sejumlah akun yang memicu perhatian luas dari masyarakat.

Nurhadi mengingatkan bahwa profesi kesehatan menuntut empati tinggi serta penghormatan mendalam terhadap martabat kemanusiaan.

Pihaknya meminta Kementerian Kesehatan beserta organisasi profesi memperkuat pembinaan etika moral serta etika penggunaan ruang digital bagi nakes.

Evaluasi Menyeluruh dan Penegasan Hak Pasien

Menurut Nurhadi, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan komunikasi di media sosial semata karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Politikus Partai NasDem tersebut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga pasien serta menekankan pentingnya evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga meminta agar penyelidikan dilakukan secara terbuka untuk memastikan apakah kendala penanganan murni karena kapasitas layanan atau kelalaian yang perlu dipertanggungjawabkan.

“BPJS bukan pasien kelas dua dan tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaan,” pungkasnya.