Aparat penegak hukum didorong untuk lebih berani menelusuri dugaan korupsi yang bersifat sistemik.

Dorongan tersebut disampaikan oleh ekonom sekaligus mantan anggota DPR RI, Ichsanuddin Noorsy.

Ia secara khusus menantang pemerintah agar bersedia membuka data transaksi mencurigakan dari PPATK.

Menurut Noorsy, keterbukaan informasi tersebut sangat penting untuk menjadi pintu masuk penelusuran penyimpangan.

Ia mempertanyakan aliran dana senilai Rp510 triliun yang pernah dipublikasikan oleh lembaga tersebut.

Pola Baru Korupsi Lewat Kebijakan

Noorsy menilai praktik korupsi saat ini telah mengalami pergeseran pola yang signifikan.

Penyimpangan kini tidak lagi sekadar berbentuk transaksi tunai atau suap langsung.

Namun, tindak rasuah dapat berlangsung mulus melalui proses penyusunan kebijakan hingga pembentukan regulasi.

Mekanisme semacam itu membuat dugaan pelanggaran hukum menjadi jauh lebih sulit dibuktikan.

Hal tersebut terjadi karena tindakan culas tersebut terbungkus aturan yang memiliki legitimasi administratif.

Penyidik pun diminta untuk jeli melihat pihak mana saja yang diuntungkan dari sebuah aturan.

Dalam pandangannya, konvergensi antara oligarki politik dan bisnis membentuk hegemoni predatorik.

Ia menegaskan bahwa fokus pengawasan harus diarahkan pada relasi antara negara dan korporasi.

Ubedilah Badrun yang turut hadir dalam diskusi juga menyoroti revisi UU KPK tahun 2019.

Perubahan aturan tersebut dinilai telah melemahkan tingkat independensi lembaga antirasuah.

Seluruh pandangan yang disampaikan murni merupakan analisis akademis dan opini pribadi.

Diskusi tersebut tidak memuat putusan pengadilan ataupun bukti keterlibatan pidana.