RSUP Dr Sardjito mengambil tindakan tegas dengan menghentikan praktik klinik peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS di lingkungan rumah sakit.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah investigasi awal bersama FK-KMK UGM melalui Tim Pendidikan Bermartabat.

Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan, memberikan penjelasan rinci mengenai pembagian kewenangan antara rumah sakit dan pihak universitas.

Ia menyatakan bahwa kewenangan rumah sakit terbatas pada penghentian stase atau praktik klinis Elda Putri Rahardini di RSUP Dr Sardjito.

Sementara itu, keputusan untuk menonaktifkan status pendidikannya sepenuhnya berada di tangan FK-KMK UGM selaku kampus asal.

Penghentian stase tersebut langsung diberlakukan segera setelah peristiwa komentar nirempati itu mencuat ke hadapan publik.

Banu juga meluruskan bahwa pasien BPJS yang menjadi objek perbincangan di media sosial tersebut bukanlah pasien dari RSUP Dr Sardjito.

Kasus ini bermula dari unggahan keluhan seorang pasien lewat akun Threads miliknya pada tanggal 22 Juli 2026.

Dalam unggahan itu, pasien mengaku harus menunggu selama 8 jam tanpa kunjung mendapatkan ruangan perawatan.

Pasien tersebut enggan menyebutkan nama rumah sakit tempat ia berobat karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Unggahan tersebut justru memancing berbagai respons negatif serta komentar sinis dari sejumlah warganet.

Sejumlah temuan warganet menunjukkan bahwa komentar nirempati itu dilayangkan oleh akun milik tenaga kesehatan.

Salah satu akun yang disorot adalah milik Elda Putri Rahardini yang sempat disebut sebagai dokter di rumah sakit tersebut.

Elda kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa komentar yang ia berikan sama sekali tidak pantas.

Pasien pemilik akun Threads tersebut dikabarkan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026.