Pernyataan mengejutkan datang dari Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terkait kelanjutan kajian dugaan ijazah palsu.

Ia memutuskan untuk menyudahi keterlibatannya dalam polemik tersebut meski proses hukum yang melibatkannya masih terus bergulir.

Pengumuman itu disampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Selasa (4/8/2026).

Dalam tayangan itu, Dokter Tifa mengaku merasa tugasnya sebagai ilmuwan dan peneliti telah usai.

Ia kini memilih untuk kembali fokus sepenuhnya menekuni bidang kesehatan yang selama ini digelutinya.

Ia mengenang peluncuran buku Jokowi's White Paper yang ditulis bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar tepat setahun lalu.

Buku ilmiah tersebut secara khusus membahas persoalan terkait ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ketujuh.

Selama setahun terakhir, ia mengaku mengalami berbagai peristiwa termasuk proses hukum yang disebutnya sebagai kriminalisasi.

Setelah melalui perjalanan panjang tersebut, ia menilai perannya dalam mengkaji polemik itu sudah cukup.

Penelitian yang ia lakukan sebelumnya berfokus pada analisis artefak digital yang beredar di media sosial.

Kajian tersebut menggunakan pendekatan ilmu anatomi, morfologi, serta neuropolitika dengan facial action coding system.

Hasil analisis itu kemudian dibukukan sebagai bagian dari karya ilmiah Jokowi's White Paper.

Kini, ia merasa sudah banyak pihak lain sesama ilmuwan yang mulai bersuara dan menyampaikan temuan masing-masing.

Selain itu, ia menyinggung putusan banding di PTUN yang mewajibkan UGM membuka dokumen publik terkait ijazah.

Saat ini, Dokter Tifa tengah mengalihkan perhatiannya pada aktivitas penulisan di bidang kesehatan.

Buku ketujuhnya yang berjudul Kontroversi Vaksin telah terbit dan direncanakan meluncur pada 17 Agustus 2026.

Peluncuran buku tersebut disiapkan sebagai kado memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Meskipun mundur dari kajian ilmiah, proses hukum yang melibatkan dirinya masih terus berjalan di pengadilan.

Ia diketahui mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah tidaknya penuntutan.

Sidang perdana terkait permohonan praperadilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026.