Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026-2030, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi film tidak boleh mengabaikan hak para aktor.

Menurutnya, teknologi AI memang membantu berbagai proses produksi, tetapi tetap perlu ada batasan yang jelas.

Fauzan menyebutkan bahwa aturan mengenai penggunaan wajah aktor atau data biometrik sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta.

"Jadi orang hanya boleh menggunakan AI kalau untuk komersial kalau mendapatkan izin tertulis seperti itu," ujarnya kepada CNNIndonesia.

com.

Ia mencontohkan, tanpa izin, seseorang tidak bisa memakai wajah orang lain untuk film dengan bantuan AI.

Melindungi Aktor dari Eksploitasi

Fauzan juga menyoroti praktik yang menurutnya bersifat predatori, yaitu ketika aktor diminta memberikan izin penggunaan wajah, suara, atau kemiripan untuk produksi berikutnya tanpa kompensasi.

"Jadi perlindungan-perlindungan seperti ini kita perlukan dan juga mengingatkan kepada industri kita bahwa praktik-praktik predatori ... sebaiknya tidak dilakukan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap aktor menjadi penting agar mereka tidak dieksploitasi, terutama saat sekuel film dibuat.

Isu serupa juga menjadi perhatian di Hollywood sejak 2023, bahkan memicu mogok massal penulis dan aktor.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan industri teknologi dan kreator.

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus AI, namun revisi UU Hak Cipta tengah membahas berbagai ketentuan terkait AI.

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai pedoman etika.

Nezar menekankan pentingnya masukan dari penerbit, kreator, dan perusahaan teknologi dalam penyusunan kebijakan.

"Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tetap berjalan, tetapi hak ekonomi para kreator dan pemegang hak cipta juga memperoleh pelindungan yang memadai," katanya.