Provinsi Jawa Barat kini menghadapi situasi genting akibat kekurangan tenaga pendidik yang diperkirakan mencapai 6.000 orang.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Ancaman Mutu Pendidikan

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyatakan bahwa masalah kekurangan tenaga pengajar ini sudah berada di ambang lampu merah.

Dampak dari kekurangan tersebut bahkan sudah merambah hingga ke sekolah-sekolah unggulan serta institusi pendidikan di daerah pelosok.

Yomanius menilai akar permasalahan ini timbul akibat kebijakan larangan merekrut tenaga honorer baru dari pemerintah pusat.

Selain itu, aturan pembatasan formasi dengan kebijakan zero growth turut memperparah dilema kekurangan pegawai negeri sipil.

Ketidakseimbangan antara jumlah guru yang memasuki masa pensiun dan ketiadaan formasi pengganti menciptakan masalah besar di daerah.

Sekolah-sekolah terpaksa menempuh langkah darurat dengan menugaskan tenaga pengajar mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai bidang keahlian.

Kondisi ini dinilai sebagai ancaman sistemik terhadap masa depan generasi bangsa serta merusak standar nasional pendidikan.

Langkah Penanganan Darurat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah mengambil langkah kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penerjunan ribuan mahasiswa untuk ditempatkan di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Didi Sukyadi, menjelaskan bahwa ribuan mahasiswa diterjunkan melalui program khusus tahun ini.

Penempatan dilakukan lewat proses pencocokan antara kebutuhan satuan pendidikan dengan bidang keahlian masing-masing mahasiswa.

Selama bertugas di lapangan, para mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing serta guru pamong dari pihak sekolah.