Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan modern di Indonesia, konsep Tanah Harim ini sejalan dengan aturan mengenai Sempadan Pantai. Berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta tata ruang wilayah, area sempadan pantai (biasanya minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi) adalah area terlarang untuk bangunan permanen dan wajib menjadi ruang terbuka hijau serta akses publik.
 

Menanti Tindakan Tegas Pemerintah Provinsi

Kasus berubahnya status Tanah Harim di Madasari menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) ini menjadi ujian besar bagi integritas pertanahan di Jawa Barat. Warganet yang menonton video tersebut berbondong-bondong meninggalkan komentar, mendesak agar sertifikat yang terbit di atas lahan publik segera dibatalkan dan diakses kembali oleh nelayan.
 
Publik kini menanti langkah tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta Kementerian ATR/BPN Pusat untuk mengusut tuntas dugaan maladministrasi dan mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil di Pangandaran.
 
Apakah akses laut para nelayan Madasari akan kembali terbuka, atau justru mereka harus terusir dari tanah leluhur mereka sendiri? Waktu dan ketegasan pemerintah yang akan menjawabnya. ()