Indikasi Mafia Tanah di Pesisir Selatan?

Kasus di Madasari ini diduga bukanlah kejadian tunggal. Dalam video yang sama, warga membocorkan bahwa praktik penyerobotan lahan publik ini telah merembet ke area yang lebih luas. Tidak hanya bibir pantai, area perbukitan di pesisir Pangandaran juga diduga turut dikapling dan disertifikatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
 
"Bukan di lokasi ini saja tanah harim yang disertifikat Pa Dedi, ke sana sampai ke bukit di sertifikat, pinggir laut. Aduh kacau ini Pa Dedi," tandasnya. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya dugaan praktik land grabbing atau mafia tanah yang menyasar kawasan strategis pesisir selatan Jawa Barat.
 

 

Edukasi Hukum: Lantas, Apa Itu Tanah Harim?

Bagi masyarakat awam, istilah 'Tanah Harim' mungkin masih terdengar asing. Lantas, apa sebenarnya definisi dari Tanah Harim dan mengapa lahan ini tidak boleh dimiliki secara pribadi?
 
Dalam konteks hukum agraria, tata ruang, dan sejarah pertanahan di Indonesia (yang juga banyak mengadopsi istilah hukum adat dan Islam), Tanah Harim merujuk pada kawasan atau lahan yang dilindungi oleh undang-undang untuk kepentingan umum, keselamatan negara, dan kelestarian lingkungan.
 
Beberapa karakteristik utama dari Tanah Harim meliputi:
  1. Dilarang Dikuasai Pribadi: Tanah Harim haram hukumnya untuk dimiliki, disertifikatkan atas nama pribadi, atau diperjualbelikan secara komersial.
  2. Fungsi Publik dan Konservasi: Kawasan ini biasanya mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, area hutan bakau (mangrove), dan zona penyangga ekosistem yang harus tetap terbuka untuk akses masyarakat umum dan mitigasi bencana.
  3. Dilarang "Dihidupkan" (Dibangun): Masyarakat atau korporasi dilarang mendirikan bangunan permanen di atas Tanah Harim yang dapat merusak fungsi ekologis atau menghalangi akses publik ke sumber daya alam.