Mengetuk Pintu Gubernur Dedi Mulyadi

Buntut dari tertutupnya akses publik ini membuat warga kehilangan arah. Sang pengunggah video secara terbuka meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk turun tangan dan mengintervensi anomali pertanahan yang terjadi di wilayahnya.
 
Harapan kepada orang nomor satu di Jawa Barat itu muncul bukan tanpa alasan. Warga mengaku telah menempuh jalur birokrasi setempat, mulai dari melapor ke Bupati Pangandaran hingga mendatangi kantor BPN, namun hasilnya nihil.
 
"Kalau tidak sama Pa Dedi sama siapa lagi lah, karena kita sebelumnya sudah ke Ibu Bupati setempat ya responnya gak ada, sampai satu tahun ini belum ada respon," ungkap perwakilan warga dalam video tersebut.
 

Anomali BPN: Bibir Pantai Milik Pribadi, Daratan Malah Tanah Harim?

Titik paling kontroversial dari kasus ini terletak pada penjelasan yang diterima warga dari oknum BPN setempat. Ketika warga mengonfirmasi status lahan, mereka mendapat jawaban yang dinilai sangat kontradiktif dan tidak masuk akal.
 
Menurut pengakuan warga, pihak BPN membenarkan bahwa lahan tersebut telah bersertifikat. Namun, yang membuat geram, BPN justru menyatakan bahwa lahan yang letaknya lebih jauh ke arah daratan (jauh dari laut) berstatus sebagai Tanah Harim yang tidak bisa disertifikatkan.
 
"Alasannya karena itu masuk ke harim. Konyolnya oknum BPN itu gak bisa disertifikat karena bahasanya harim, tapi kenapa ini di bibir pantai dia bilang bukan harim? Jadi aneh," tegas warga membongkar kejanggalan tersebut.
 
Secara logika tata ruang dan hukum agraria, area sempadan pantai (bibir pantai) seharusnya menjadi area konservasi dan ruang publik yang dilindungi, bukan malah menjadi hak milik pribadi yang memblokir akses masyarakat.