Kementerian Perdagangan memberikan penjelasan penting terkait pelaksanaan program minyak goreng rakyat Minyakita di tengah masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa program Minyakita sama sekali tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

Seluruh pasokan Minyakita bersumber dari skema Domestic Market Obligation yang mewajibkan produsen minyak sawit memenuhi kebutuhan domestik.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra menyampaikan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.

Banyak masyarakat masih menganggap Minyakita sebagai minyak goreng bersubsidi yang dibiayai oleh pemerintah.

Padahal, ketersediaan pasokan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dari para produsen yang melaksanakan kegiatan ekspor.

Kinerja ketersediaan Minyakita sangat bergantung secara langsung pada perkembangan aktivitas ekspor produk turunan kelapa sawit.

Ketika volume ekspor mengalami peningkatan, kewajiban pasokan untuk kebutuhan di dalam negeri pun ikut bertambah.

Realisasi DMO Minyakita pada periode Juli 2026 tercatat mencapai 122.745 ton.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan bulan Juni setelah sempat mencatatkan penurunan tajam antara Februari hingga Mei.

Pemerintah telah berkoordinasi bersama para produsen untuk terus mendorong peningkatan kinerja ekspor.

Peningkatan ekspor diharapkan mampu mendongkrak ketersediaan pasokan minyak goreng rakyat di dalam negeri.

Realisasi penyaluran DMO kepada distributor tingkat pertama atau BUMN pangan mencapai 413.256 ton atau sekitar 49,9 persen dari total keseluruhan.

Perum Bulog tercatat menguasai 308.057 ton, sementara ID Food memegang sekitar 105.799 ton.

Stok tersebut tidak sepenuhnya tersedia karena sebagian sudah disalurkan untuk program bantuan pangan serta operasi pasar.

Kementerian Perdagangan meminta setiap pemerintah daerah aktif berkoordinasi agar distribusi tepat sasaran.