Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.

Kader PSI Dedy Nur Palakka melontarkan sindiran keras kepada pihak yang mendorong pencopotan tersebut karena pemerintahan masih berjalan normal.

Dedy mengibaratkan posisi wakil presiden seperti ban serep pada sebuah kendaraan bermotor.

Menurutnya, ban serep hanya akan berfungsi ketika situasi darurat terjadi di tengah jalan.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi wacana pemecatan ketika seluruh sistem pemerintahan berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons pandangan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Denny sebelumnya kembali mendorong pemakzulan atau pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Alasan yang diajukan berkaitan dengan kemampuan dalam mengemban jabatan serta proses politik pencalonan.

Denny menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal kontestan pemilu.

Menanggapi hal itu, Dedy menegaskan bahwa opini siapa pun tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberhentikan seorang wakil presiden.

Ia mengingatkan bahwa pemberhentian pejabat negara wajib mengacu pada mekanisme UUD yang berlaku.

Perdebatan politik dianggap wajar dalam demokrasi, namun aturan konstitusional tetap harus menjadi pegangan utama.

Lebih lanjut, Dedy menilai bahwa berbagai perdebatan dan pandangan publik tersebut sama sekali tidak mengubah posisi politikus terkait sebagai wakil presiden yang sah secara konstitusional.

Ia menegaskan bahwa pemberhentian seorang kepala negara maupun wakilnya hanya dapat ditempuh melalui mekanisme ketat yang telah diatur secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar.

Menurutnya, opini dari pihak mana pun, termasuk dari kalangan akademisi, tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mendepak seorang pejabat tinggi negara.

Meskipun mengakui bahwa dinamika dan perdebatan politik merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi, ia tetap mengingatkan agar setiap usulan pemecatan wajib berpatokan pada koridor hukum yang sah.