Tanggapan PSI Soal Wacana Pemakzulan Gibran dan Analogi Ban Serep
Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.
Kader PSI Dedy Nur Palakka melontarkan sindiran keras kepada pihak yang mendorong pencopotan tersebut karena pemerintahan masih berjalan normal.
Dedy mengibaratkan posisi wakil presiden seperti ban serep pada sebuah kendaraan bermotor.
Menurutnya, ban serep hanya akan berfungsi ketika situasi darurat terjadi di tengah jalan.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi wacana pemecatan ketika seluruh sistem pemerintahan berjalan dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons pandangan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Denny sebelumnya kembali mendorong pemakzulan atau pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Alasan yang diajukan berkaitan dengan kemampuan dalam mengemban jabatan serta proses politik pencalonan.
Denny menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal kontestan pemilu.
Menanggapi hal itu, Dedy menegaskan bahwa opini siapa pun tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberhentikan seorang wakil presiden.
Ia mengingatkan bahwa pemberhentian pejabat negara wajib mengacu pada mekanisme UUD yang berlaku.
Perdebatan politik dianggap wajar dalam demokrasi, namun aturan konstitusional tetap harus menjadi pegangan utama.
Lebih lanjut, Dedy menilai bahwa berbagai perdebatan dan pandangan publik tersebut sama sekali tidak mengubah posisi politikus terkait sebagai wakil presiden yang sah secara konstitusional.
Ia menegaskan bahwa pemberhentian seorang kepala negara maupun wakilnya hanya dapat ditempuh melalui mekanisme ketat yang telah diatur secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar.
Menurutnya, opini dari pihak mana pun, termasuk dari kalangan akademisi, tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mendepak seorang pejabat tinggi negara.
Meskipun mengakui bahwa dinamika dan perdebatan politik merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi, ia tetap mengingatkan agar setiap usulan pemecatan wajib berpatokan pada koridor hukum yang sah.
Update Terbaru
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






