Kementerian Lingkungan Hidup mengusulkan agar praktik kejahatan keuangan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam menindak kasus perusakan alam.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Advokasi Dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti menyampaikan penjelasan tersebut.

Menurut Yudi, pemerintah akan lebih mudah mengeksekusi penegakan hukum apabila aturan ini masuk ke dalam undang-undang tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat perputaran uang hasil kejahatan lingkungan mencapai Rp1.700 triliun.

Angka fantastis tersebut terhitung selama kurun waktu lima tahun dalam rentang tahun 2020 hingga 2025.

Kementerian LH berharap penetapan instrumen penindak atau eksekutor utama dapat diperkuat melalui regulasi itu.

Saat ini, kementerian terkait juga sedang membentuk Satuan Tugas Khusus Penyelamatan Lingkungan Hidup.

Satuan tugas tersebut ditugaskan khusus untuk menangani pencegahan, penindakan, serta pemulihan lingkungan.

Kejahatan keuangan lingkungan hidup kini telah dipandang sebagai kategori kejahatan yang sangat luar biasa.

Bahkan, tindakan merusak lingkungan tersebut disetarakan dengan istilah ekosida atau pembunuhan bumi.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota tetap Financial Action Task Force sejak tahun 2023 yang lalu.

Keikutsertaan itu menjadikan Indonesia sebagai bagian mitra penting dalam menangani kejahatan keuangan lingkungan.