Otoritas Jasa Keuangan secara resmi membentuk Satuan Tugas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Langkah awal ini dilakukan untuk menyiapkan pengaturan serta pengawasan bursa mineral secara matang.

Pengawasan sektor tersebut dijadwalkan mulai berjalan efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027.

Pembentukan satgas merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa lembaganya kini sedang menyusun regulasi.

Penyempurnaan kerangka kelembagaan juga terus dilakukan sebelum pengawasan resmi beralih ke tangan OJK.

Tujuan utama pembentukan satgas adalah mempersiapkan seluruh infrastruktur pengawasan sektor terkait secara menyeluruh.

Persiapan tersebut mencakup aspek organisasi, kesiapan sumber daya manusia, hingga proses bisnis.

Selain itu, penyusunan anggaran, teknologi informasi, dan sarana pendukung lain juga sedang dimatangkan.

Seiring penambahan kewenangan ini, OJK nantinya akan memiliki Kepala Eksekutif Pengawas khusus.

Jabatan tersebut nantinya akan diisi oleh anggota Dewan Komisioner yang dipilih melalui mekanisme undang-undang.

Proses pemilihan pejabat itu nantinya akan diserahkan kepada DPR berdasarkan usulan dari Presiden.

OJK berjanji akan menyampaikan perkembangan persiapan bursa mineral ini secara lebih rinci kepada publik.

Informasi lanjutan akan diberikan setelah seluruh proses persiapan memasuki tahap yang lebih matang.

Pengumuman tersebut rencananya disampaikan kepada rekan-rekan media pada waktu yang memungkinkan.