Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan terhadap praktik pialang asuransi ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Regulator mencatat ada 15 perusahaan yang didalami karena diduga menjalankan usaha pialang asuransi secara ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bulanan.

Sebagian dari perkara tersebut bahkan sudah memasuki proses penegakan hukum melalui jalur litigasi.

Proses hukum yang berjalan mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, hingga beberapa yang sudah masuk persidangan.

Dalam pengawasan itu, OJK menemukan modus baru yang dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku di lapangan.

Para pelaku kedapatan memanfaatkan agen asuransi untuk menjalankan aktivitas pialang yang tidak memiliki izin.

Padahal, perusahaan pialang dan agen asuransi mempunyai fungsi serta kewenangan yang berbeda berdasarkan ketentuan.

OJK langsung memberikan supervisory action kepada perusahaan asuransi yang terbukti bekerja sama dengan broker ilegal.

Perusahaan asuransi terkait diwajibkan menghentikan kerja sama dan berpotensi menerima sanksi administratif.

Selain penegakan hukum, regulator juga memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan berbasis digital.

Seluruh perusahaan pialang diwajibkan mendaftarkan tenaga pialangnya agar memperoleh Surat Tanda Terdaftar berbasis QR code.

Kebijakan ini bertujuan memudahkan verifikasi legalitas sekaligus mencegah praktik percaloan tenaga pialang.

Saat ini tercatat ada 191 perusahaan pialang resmi yang sudah terdaftar di OJK.

Jumlah tersebut terdiri dari 150 perusahaan pialang asuransi dan 41 perusahaan pialang reasuransi.

Selain itu, masih ada 434 pialang yang sedang menjalani proses pendaftaran resmi di OJK.