Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kongres terkait rencana penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri.

Salah satu pos diplomatik asing yang masuk dalam daftar penutupan tersebut adalah Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan, Indonesia.

Selain di Medan, rencana penutupan juga menyasar misi diplomatik di St. George's, Nagoya, Douala, serta Winnipeg.

Laporan Reuters menyebutkan bahwa langkah ini merupakan keputusan langka yang diambil pemerintah Amerika Serikat demi mencapai efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut bukan didasari oleh peristiwa geopolitik tertentu, melainkan upaya penataan ulang operasional luar negeri.

Rencana penutupan sederet misi diplomatik itu sebelumnya sudah diumumkan pada tahun lalu di awal masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah ini dirancang agar sejalan dengan agenda kebijakan luar negeri yang mengusung prinsip utama pengutamaan domestik.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih bahkan sempat menganjurkan program penutupan yang lebih ambisius untuk puluhan misi asing.

Sejumlah pejabat pemerintahan menilai pos diplomatik berukuran kecil kurang begitu penting serta tidak hemat biaya.

Meski demikian, pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi langsung saat diminta tanggapan.

Mereka hanya menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kehadiran misi diplomatik berjalan efisien dan efektif.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai langkah penghematan biaya ini sangat diperlukan.

Organisasi diplomatik tersebut dinilai terlalu besar dan terlalu birokratis sehingga memerlukan penyesuaian ukuran.

Sebaliknya, pada era pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, sejumlah misi asing justru dibuka di kawasan Pasifik.

Pembukaan pos baru di wilayah tersebut dilakukan demi bersaing dalam memperebutkan pengaruh dengan China.