Ekonom Sebut Jokowi Beli Dukungan dan Rusak Sistem, Ini Alasannya
Kritik tajam kembali dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kali ini datang dari ekonom Anthony Budiawan yang menilai sejumlah kebijakan era Jokowi tidak berpihak pada rakyat.
Dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, Anthony bahkan menyebut Jokowi sebagai sosok perusak sistem. "Jokowi sudah jelas, saya menyebutnya sebagai master yang merusak ini," katanya.
Ia pun melontarkan kritik lebih keras terhadap gaya kepemimpinan Jokowi. "Perilakunya (Jokowi) adalah perilaku penjajah," ucapnya.
Anthony menjelaskan alasan di balik pernyataan tersebut. Menurut dia, kekuasaan dibangun dengan merangkul pihak-pihak yang bersedia memberikan dukungan.
"Dia membeli orang-orang yang bisa dibeli untuk mendukungnya," lanjut Anthony.
UU Cipta Kerja dan IKN Disorot
Lebih lanjut, Anthony menyoroti sejumlah regulasi yang diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi.
Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Terjadilah perampasan-perampasan hak masyarakat adat," ujarnya.
Selain UU Cipta Kerja, Anthony juga mengkritik keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Ia menilai proyek tersebut membebani kondisi fiskal negara, terlebih menurutnya belum disertai transparansi yang memadai.
Anthony bahkan berpendapat Jokowi sebenarnya telah mengetahui bahwa proyek berskala besar tersebut berpotensi mangkrak di kemudian hari.
Ia juga menilai berbagai kebijakan itu tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Menurut Anthony, DPR gagal menjalankan perannya dalam mengawasi berbagai kebijakan pemerintah.
Sayangnya, Anthony menuding Jokowi selalu mencari berbagai celah agar tetap memiliki pengaruh politik.
Ia menyinggung isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga keberhasilan mengantarkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.
Atas dasar itu, Anthony menegaskan perlunya pengusutan terhadap kebijakan-kebijakan yang diduga mengandung konflik kepentingan.
Namun, ia juga mempertanyakan siapa pihak yang memiliki keberanian untuk mengusut kebijakan yang berkaitan dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






