Polemik mengenai keabsahan dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir di ranah hukum.

Kondisi tersebut memicu sorotan tajam dari berbagai pihak terkait posisi perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.

Siprianus Edi Hardum selaku kuasa hukum kelompok Bongkar Ijazah Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai dampak sengketa tersebut.

Ia menyoroti kerugian utama yang kini sedang dihadapi oleh pihak Universitas Gadjah Mada di tengah proses hukum.

Menurut pandangannya, masalah terbesar yang menjadi taruhan institusi pendidikan tinggi itu adalah masalah reputasi kampus.

Nama baik universitas dinilai semakin tercoreng akibat proses perselisihan yang terus berlanjut di lingkungan pengadilan.

Situasi tersebut juga memunculkan pandangan miring serta kecurigaan di tengah sebagian elemen masyarakat luas.

Sebagian warga dikhawatirkan menganggap pihak kampus berupaya melindungi seseorang yang dituding memakai dokumen palsu.

Meskipun langkah hukum tersebut merupakan hak konstitusional lembaga, proses yang berjalan tetap membawa risiko tersendiri.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan putusan menolak permohonan keberatan yang diajukan.

Keputusan pengadilan itu sekaligus menguatkan ketetapan dari Komisi Informasi Pusat yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Majelis hakim menetapkan bahwa salinan dokumen akademik tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

Berdasarkan nomor perkara 126/G/KI/2026/PTUN. JKT, berkas tersebut wajib dibuka sepanjang tidak memuat data pribadi yang dikecualikan.

Selain itu, majelis hakim juga membebankan seluruh biaya persidangan perkara tersebut kepada PPID UGM sebagai pemohon.