Dokter Tifauzia Tyassuma kembali melontarkan kritik pedas terhadap Universitas Gadjah Mada.

Kritik tersebut berkaitan erat dengan polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, langkah yang ditempuh kampus tersebut dalam menghadapi sengketa hukum memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat.

UGM dinilai terus melakukan upaya hukum terhadap keterbukaan informasi dokumen akademik Jokowi.

Sikap mempertahankan posisi lewat jalur hukum itu dianggap tidak otomatis meningkatkan kepercayaan publik.

Sebaliknya, kondisi itu justru memunculkan persepsi adanya sesuatu yang belum sepenuhnya terjawab di ruang publik.

UGM bukannya makin dihormati, melainkan malah makin tampak adanya konspirasi menurut pandangan Dokter Tifa.

Ia mengaku melihat perubahan persepsi masyarakat sebagai konsekuensi dari sikap institusi yang terus memberikan bantahan.

Fenomena tersebut dikaitkan dengan konsep psikologi bernama Reaction Confirmation.

Konsep ini merupakan kondisi ketika bantahan yang dilakukan berulang justru memunculkan kesan sebaliknya.

Ia menambahkan bahwa konsep psikologi itu sangat relevan untuk menggambarkan respons kampus selama polemik berlangsung.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan keberatan yang diajukan pihak universitas.

Penolakan itu terkait sengketa informasi publik mengenai dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Majelis hakim secara tegas menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh pihak UGM dalam persidangan.

Hakim juga menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 055/X/KIP-PSI-A/2025 tertanggal 10 Maret 2026.

Putusan tersebut sebelumnya telah memerintahkan agar sebagian dokumen akademik mantan presiden dikategorikan sebagai informasi publik.

Perkara ini bermula dari permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh akademisi Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman.

Ketiganya tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi yang meminta agar dokumen akademik dibuka untuk publik.