Langkah safari politik yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo ke wilayah Nusa Tenggara Timur terus memancing perdebatan di tengah masyarakat.

Agenda kunjungan tersebut bahkan diwarnai dengan proses penobatan dirinya sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor oleh para pemimpin adat setempat.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan bahwa setiap dinamika politik yang melibatkan Jokowi selalu memicu pandangan yang terbelah.

Sebagian pihak mempertanyakan urgensi dari kegiatan politik tersebut mengingat pelaksanaan Pemilu 2029 masih tergolong cukup jauh.

Kelompok pengkritik berpandangan bahwa mantan kepala negara itu seharusnya lebih memusatkan perhatian untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut dinilai penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintahan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang memberikan dukungan terhadap langkah politikus senior tersebut.

Pendukung menilai aktivitas itu merupakan hal yang wajar karena statusnya kini setara dengan warga negara lain yang memiliki kebebasan politik.

Perbedaan pandangan yang tajam ini menunjukkan bahwa figur tersebut masih memiliki daya tarik serta pengaruh politik yang cukup kuat.

Respons publik yang terbagi dipandang sebagai konsekuensi logis dari besarnya perhatian yang melekat pada sosok mantan pemimpin nasional.

Penobatan Adat di NTT dan Daya Tarik Politik

Agenda kunjungan ke Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada awal Agustus 2026 tersebut diisi dengan penerimaan gelar kehormatan dari sembilan raja dari wilayah Kerajaan Timor.

Momen penobatan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor itu kemudian menjadi sorotan luas serta memicu berbagai tafsir mengenai makna di balik perjalanan politik tersebut.

Terlepas dari berbagai spekulasi dan pro kontra yang terus bergulir, besarnya pengaruh politik yang masih melekat membuat setiap langkah mantan kepala negara ini tidak pernah luput dari perhatian publik nasional.