Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026.

Agenda kenegaraan tersebut dijadwalkan akan berlangsung secara resmi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026.

Undangan itu diserahkan secara langsung ketika pimpinan lembaga tersebut menemui Kepala Negara di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan serta konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara.

Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR meminta Presiden untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga negara.

Selain agenda tersebut, pimpinan MPR juga mengundang Kepala Negara untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus.

Rangkaian acara kenegaraan juga mencakup peringatan Hari Ulang Tahun MPR yang rencananya diperingati pada 29 Agustus 2026.

Pimpinan MPR turut menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden dalam kesempatan pertemuan yang sama.

Konsep tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari draf yang telah dibahas oleh tim internal MPR sejak tahun sebelumnya.

Presiden Prabowo pada prinsipnya menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional.

PPHN dirancang untuk menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode kepemimpinan.

Kepala Negara menyambut baik berbagai gagasan dalam konsep PPHN, termasuk pembahasan mengenai proses demokratisasi daerah.

Presiden menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini memerlukan biaya yang besar dan banyak menguras energi.

Selain itu, Presiden juga menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di berbagai wilayah.

Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pembahasan PPHN guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pertemuan strategis antara pimpinan MPR dan Presiden tersebut berlangsung dalam suasana yang produktif serta santai.