BPJS Kesehatan Gandeng Empat Instansi Demi Jangkau 54 Juta Warga
BPJS Kesehatan memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kerja sama strategis dengan empat kementerian dan lembaga.
Langkah kolaborasi ini diambil di tengah tantangan masih adanya sekitar 54 juta penduduk yang belum memperoleh perlindungan kesehatan.
Empat institusi yang terlibat meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa tantangan utama saat ini adalah menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial.
Selain itu, institusi juga harus memastikan kepesertaan tetap aktif dan mutu layanan terus meningkat melalui kolaborasi lintas sektor.
Program JKN kini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem besar yang pengelolaannya tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026.
Hingga saat ini, jumlah total peserta BPJS Kesehatan tercatat telah mencapai angka sekitar 285 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Meskipun pesertanya sudah sangat banyak, sebagian besar di antaranya belum aktif dan ada 54 juta jiwa yang belum mendapatkan perlindungan.
Dari sisi pembiayaan, transaksi pembayaran klaim tercatat mencapai kisaran Rp500 miliar per hari atau sekitar Rp16 triliun per bulan.
Sementara itu, total penerimaan iuran yang masuk berada di kisaran angka Rp14 triliun per bulan secara konsisten.
Kondisi finansial tersebut menunjukkan betapa pentingnya penguatan tata kelola agar keberlanjutan program tetap terjaga dengan baik.
Kementerian Sosial dijadwalkan mendukung integrasi sistem informasi penerima bantuan iuran serta interoperabilitas data secara optimal.
Sementara itu, KP2MI akan memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran melalui berbagai sosialisasi.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri bertugas memperkuat koordinasi anggaran daerah untuk pembayaran iuran.
Adapun BPS akan membantu pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pertukaran data statistik.
Update Terbaru
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB






