BPJS Kesehatan memberikan penjelasan penting terkait mekanisme pembayaran iuran jaminan sosial bagi para pengurus koperasi.

Pengurus atau manajer Koperasi Desa Merah Putih yang berstatus sebagai pekerja akan didaftarkan sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Penerima Upah.

Dengan status tersebut, iuran tidak ditanggung langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melainkan lewat mekanisme pemotongan gaji.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan ketentuan tersebut mengikuti aturan yang berlaku bagi seluruh pekerja penerima upah.

Pernyataan itu disampaikan Pujo usai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta Nota Kesepahaman Program JKN di Jakarta pada Senin.

Menurut keterangannya, status kepesertaan ditentukan berdasarkan hubungan kerja yang sah antara pekerja dan pemberi kerja.

Selama pengurus koperasi tersebut menerima upah, iuran JKN wajib dibayarkan melalui skema PPU sebagaimana pekerja formal lainnya.

Aturan ini berjalan di tengah rencana pemerintah yang akan membiayai gaji para manajer koperasi menggunakan anggaran negara pada awal operasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan pemerintah sedang memfinalisasi Peraturan Presiden terkait skema penggajian tersebut.

Pembiayaan gaji lewat anggaran negara direncanakan berlangsung selama dua tahun sebagai masa transisi sebelum koperasi mampu mandiri.

Meski gaji awal ditopang negara, BPJS Kesehatan memastikan mekanisme iuran kesehatan tetap mengikuti aturan status pekerjaan.

Skema ini berbeda dari peserta Penerima Bantuan Iuran yang iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah bagi masyarakat tertentu.

Kepastian ini ditujukan untuk menjaga tata kelola jaminan sosial seiring percepatan implementasi program koperasi desa.