Gelar kehormatan adat sebagai Raja Timor yang diterima oleh Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur menuai berbagai tanggapan kritis.

Sejumlah kalangan menilai langkah politik tersebut mencerminkan ambisi kekuasaan yang terus berlanjut setelah masa jabatan kepresidenan berakhir.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melontarkan sindiran tajam melalui catatan yang menyoroti perjalanan karier politik mantan presiden tersebut.

Ray menyebutkan bahwa riwayat jabatan dari tingkat daerah hingga pusat ternyata masih belum memuaskan hasrat politik yang ada.

Ia menyinggung rekam jejak kepemimpinan masa lalu mulai dari kursi wali kota, gubernur, hingga sepuluh tahun memimpin negara.

Kritik serupa juga disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, terkait pemberian gelar adat tersebut.

Deddy memandang penobatan itu memunculkan pertanyaan publik mengenai kelanjutan hasrat politik sang mantan kepala negara.

Ia bahkan mempertanyakan bentuk sebutan kehormatan berikutnya yang mungkin akan disandang di kemudian hari.

Prosesi penobatan Jokowi sebagai Raja Timor sendiri dilangsungkan dalam rangkaian karnaval budaya di Kota Kupang.

Acara adat tersebut dipimpin langsung oleh para pemangku adat dari seluruh wilayah Pulau Timor.

Ribuan warga turut memadati lokasi kegiatan yang dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan tarian tradisional.

Sebelum penobatan di Nusa Tenggara Timur ini, gelar adat serupa juga pernah diterima di wilayah Lampung.

Prosesi penyerahan gelar tersebut melibatkan serangkaian ritual adat yang dijalani oleh penerima.