Badan Pengelola Dana Perkebunan Kementerian Keuangan mencatat angka penerimaan yang signifikan dari sektor perkebunan.

Penerimaan dari pungutan ekspor sawit berhasil menembus nominal Rp22,7 triliun selama periode Semester I/2026.

Besaran anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk berbagai program strategis pemerintah.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim menyampaikan hal tersebut dalam diskusi sawit berkelanjutan.

Kegiatan diskusi tersebut diselenggarakan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada hari Rabu.

Zaid menjelaskan bahwa dana itu akan digunakan untuk program yang diamanahkan kepada BPDP sebagai bagian dari kerja pemerintah.

Komoditas sawit dinilai memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Selain itu, komoditas ini juga berfungsi menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan devisa negara.

Sawit turut diandalkan dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan yang efisien.

Pengembangan sektor sawit harus dijalankan secara berkelanjutan lewat kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, serta para pekebun di lapangan.

Di sisi lain, implementasi program biodiesel telah memberikan penghematan konsumsi solar yang sangat besar.

Penghematan konsumsi solar tersebut tercatat mencapai Rp722,9 triliun dalam kurun waktu antara 2015 hingga 2025.

Program biodiesel Indonesia merupakan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit ke solar.

Pemerintah mulai memfokuskan implementasi B50 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026.

Pemerintah telah menggelontorkan total anggaran mencapai Rp240 triliun untuk program tersebut.

Total penyaluran biodiesel dalam program ini telah mencapai 83,8 juta kiloliter.

BPDP kini juga mulai memperluas fokus pengelolaan dana perkebunan untuk komoditas kakao dan kelapa.

Tugas tambahan ini telah tertuang secara resmi di dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.