Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memberikan tanggapan terkait masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kondisi tersebut diduga kuat muncul akibat minimnya komunikasi publik serta maraknya informasi keliru yang beredar di berbagai media sosial.

Tulus Santoso menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pendataan tidak hanya bertumpu pada petugas di lapangan melainkan juga edukasi yang memadai.

Badan Pusat Statistik disarankan agar merangkul lembaga penyiaran guna memaksimalkan jangkauan penyampaian pesan kepada publik.

Media penyiaran dinilai memiliki keunggulan berupa jangkauan yang luas hingga ke wilayah daerah serta tingkat kepercayaan publik yang masih tinggi.

Metode penyebaran informasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan iklan layanan masyarakat serta berbagai program siniar dan hiburan.

Langkah tersebut diharapkan mampu membuat warga memahami tujuan pendataan serta mengenali petugas resmi yang bertugas di lapangan.

Di sisi lain, pihak penyelenggara memastikan seluruh data pribadi responden akan dijaga kerahasiaannya untuk kepentingan statistik nasional.

Amalia Adininggar Widyasanti selaku Kepala BPS sebelumnya telah menegaskan bahwa instansinya memegang penuh komitmen dalam melindungi seluruh kerahasiaan data warga yang berpartisipasi.

Jaminan keamanan informasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi oleh lembaga penyelenggara dalam mengelola statistik nasional.

Proses verifikasi identitas melalui sistem Dukcapil dipastikan hanya memanfaatkan NIK tanpa tindakan pengambilan foto KTP maupun kartu keluarga guna menjaga privasi.

Masyarakat juga diimbau agar tidak merasa khawatir karena kegiatan pendataan ini murni ditujukan untuk kepentingan sensus ekonomi dan sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.