Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan penerbitan instrumen utang khusus Badan Pengelola Investasi Danantara.

Kebijakan tersebut mencakup penerbitan Patriot Bond serta Merah Putih Bond yang dirilis untuk mencari sumber pembiayaan baru.

Menurut Mahfud, upaya pemerintah mencari dana besar melalui instrumen tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum.

Ia menyoroti aturan yang memberikan perlindungan hukum sangat luas kepada para pemegang obligasi khusus tersebut.

Ketentuan itu diklaim dapat menghambat proses penelusuran aset hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu.

Mahfud menyebutkan harta pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak akan diusut berdasarkan regulasi yang berlaku.

Selain itu, kepemilikan instrumen investasi tersebut juga disebut tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan di pengadilan.

Aturan ini berlaku baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara menurut pemaparan Mahfud.

Polemik terkait penerbitan obligasi khusus ini kini sudah masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi secara resmi.

Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Permohonan tersebut secara spesifik menguji konstitusionalitas Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK.

Koalisi menilai pasal itu menciptakan kekebalan hukum yang berpotensi melemahkan pengawasan perpajakan di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihak pemerintah siap menghadapi gugatan uji materi tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan tim ahli hukum guna mempertahankan kebijakan Patriot Bond di persidangan.