Langkah hukum praperadilan yang ditempuh oleh tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo, dinilai sebagai hak yang sah.

Pegiat media sosial Ariyo Bimo menyebutkan bahwa mekanisme praperadilan hanya ditujukan untuk menguji prosedur penegakan hukum.

Praperadilan bukan merupakan ruang untuk membuktikan keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube COKRO TV pada hari Minggu.

Bimo turut menyoroti tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta yang diajukan oleh pihak Roy Suryo terkait penangkapan paksa.

Apabila hakim nantinya mengabulkan tuntutan tersebut, keputusan itu tidak serta-merta membuktikan kebenaran tuduhan ijazah palsu.

Kemenangan dalam gugatan penangkapan tidak merepresentasikan kemenangan pada pokok perkara.

Roy Suryo sebelumnya mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut melalui sidang praperadilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Juli 2026.

Gugatan dilayangkan usai putusan praperadilan pertama menetapkan bahwa penangkapan serta penahanan selama 4 hari oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

Tim kuasa hukum Roy yang dipimpin Refly Harun merinci tuntutan kerugian materiil sebesar Rp106 juta.

Angka tersebut mencakup estimasi kehilangan pendapatan dari kanal YouTube Roy Suryo Official Channel senilai Rp3 juta per hari.

Selain itu, kerugian materiil juga mencakup biaya operasional serta jasa hukum atau advokat.

Sementara itu, kerugian immateriil senilai Rp100 juta diajukan sebagai bentuk kompensasi atas tekanan psikologis dan kecemasan.

Kompensasi tersebut juga memperhitungkan kerusakan nama baik serta reputasi yang dialami akibat penahanan.