Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan khusus untuk meringankan pembelian kendaraan ramah lingkungan.

Bantuan tersebut diberikan bukan dalam bentuk uang tunai melainkan lewat potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

Besaran PPN yang semestinya mencapai 11 persen dipangkas drastis sehingga konsumen hanya perlu membayar sebesar 1 persen.

Kebijakan ini membuat harga on the road kendaraan jenis tersebut menjadi jauh lebih terjangkau.

Konsumen juga tidak perlu repot mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi atau situs web tertentu.

Potongan harga langsung diberikan saat transaksi berlangsung di jaringan penjualan resmi.

Calon pembeli WNI hanya perlu menunjukkan e-KTP langsung di diler resmi untuk keperluan verifikasi data.

Namun, tidak semua kendaraan roda empat bermesin setrum berhak menikmati keringanan pajak tersebut.

Terdapat kriteria ketat yang wajib dipenuhi oleh setiap pabrikan otomotif sebelum memasarkan produk.

Kendaraan harus berjenis Battery Electric Vehicle atau murni berbasis baterai penuh.

Mobil hybrid yang masih mengandalkan bahan bakar fosil dipastikan tidak termasuk dalam program potongan pajak ini.

Selain itu, unit kendaraan wajib memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 40 persen.

Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri ini menjadi acuan utama bagi pabrikan yang ingin memasarkan produk ramah lingkungan.

Verifikasi pembelian bagi Warga Negara Indonesia pun sangat praktis karena cukup membawa e-KTP ke diler resmi.