Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan untuk mengawal pemberantasan penyimpangan beras fortifikasi.

Ajakan itu disampaikan dalam dialog di kediamannya di Jakarta pada hari Minggu.

Potensi Kerugian Masyarakat

Amran menilai penyalahgunaan beras fortifikasi telah bergeser menjadi bentuk penipuan yang merampas hak masyarakat miskin.

Praktik penjualan beras murah sebagai beras fortifikasi berharga mahal berpotensi menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp71 triliun.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperluas pengawasan guna memastikan mutu dan kewajaran harga jual produk.

Dukungan Organisasi Kepemudaan

Sejumlah organisasi kepemudaan menyatakan siap bersinergi mengawal langkah tegas pemerintah dalam menindak mafia pangan.

Dukungan tersebut datang dari berbagai perwakilan mahasiswa dan pelajar yang hadir dalam pertemuan.

Selain dugaan penyimpangan beras fortifikasi, Amran menyebutkan praktik serupa juga ditemukan pada produk beras premium yang tidak sesuai standar mutu namun dipasarkan dengan harga tinggi.

Potensi kerugian masyarakat akibat praktik curang tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp98 triliun, yang kini juga menjadi sasaran pembongkaran bersama aparat penegak hukum.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap mafia pangan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi melindungi konsumen.

Kementerian Pertanian kini bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, serta pemerintah daerah untuk memperluas pengawasan serta menguji sampel produk dari berbagai wilayah.

Hingga saat ini, Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari total 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan yang proses hukumnya masih terus berjalan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, menyatakan pihaknya siap mengawal langkah Kementerian Pertanian dalam memberantas pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Dukungan senada turut disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, termasuk Ida Rahayu dari Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia serta Tommy Suswanto dari IKA BEM Universitas Nasional.

Mereka menilai sinergi antara pemerintah dan elemen pemuda sangat krusial guna menjaga tata kelola pangan sekaligus mendukung tercapainya cita-cita swasembada pangan nasional.