Mantan Presiden Peru Ollanta Humala meninggalkan penjara pada hari Jumat setelah vonis hukuman 15 tahun penjara dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Keputusan hukum tersebut sekaligus mengakhiri masa penahanan dirinya di fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi para mantan pemimpin negara di Lima.

Politisi yang kini menginjak usia 64 tahun itu melangkah keluar dari penjara sekitar pukul 19.40 waktu setempat dengan pengawalan ketat kepolisian.

Kedatangan Humala di luar area penjara disambut langsung oleh sejumlah pendukung setia yang telah lama menunggu sejak sore hari.

Mantan perwira militer yang memegang kepemimpinan Peru pada periode 2011-2016 tersebut sebelumnya terseret dalam skandal megakorupsi perusahaan Brasil.

Skandal besar yang melibatkan perusahaan konstruksi Odebrecht itu turut menyeret sejumlah mantan kepala negara lainnya di kawasan Amerika Latin.

Dalam proses peradilan sebelumnya, Humala bersama istrinya Nadine Heredia dijatuhi vonis bersalah atas penerimaan sumbangan ilegal.

Sumbangan dana kampanye tersebut disebut berasal dari perusahaan Odebrecht serta pemerintah Venezuela untuk dua kali pencalonan presiden.

Meskipun demikian, Humala secara tegas menolak seluruh tuduhan hukum yang dialamatkan kepadanya sejak awal proses persidangan.

Ia menyatakan bahwa dirinya bersama keluarga merupakan korban dari tindakan penganiayaan secara politik dan yudisial.

Usai putusan pembatalan dijatuhkan, sang istri memilih mengajukan suaka ke negara Brasil dan masih berada di sana.

Mahkamah Konstitusi Peru secara resmi menyatakan bahwa hukuman pidana tersebut batal demi hukum pada hari Kamis sebelumnya.

Pengadilan tingkat pidana kemudian segera menerbitkan surat perintah pembebasan menyusul putusan lembaga tertinggi tersebut.

Menteri Luar Negeri Peru Carlos Espa menilai keputusan pengadilan itu merupakan langkah yang adil bagi semua pihak.

Skandal global Odebrecht sendiri mencatatkan sejarah kelam dengan kesepakatan denda bernilai miliaran dolar pada tahun 2016.

Perusahaan itu mengakui telah menggelontorkan ratusan juta dolar untuk menyuap berbagai pejabat asing demi memenangkan proyek.