Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai status Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang belum kunjung dipanggil.

Pemanggilan tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa ukuran penegakan hukum lembaganya bukanlah masalah keberanian.

Menurutnya, proses hukum yang berjalan murni didasarkan pada kecukupan alat bukti untuk melengkapi berkas penanganan perkara.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari Jumat malam.

Saat ini, penyidik lembaga antirasuah masih memfokuskan perhatian pada verifikasi jumlah uang yang dipungut oleh bupati dari Koperasi Unit Desa.

Sebagian dari dana pungutan tersebut diduga sempat ditukar ke dalam bentuk dolar Singapura sebelum diserahkan kepada Raja Juli.

Dana itu kemudian dikembalikan oleh Raja Juli kepada sang bupati dan dilaporkan sebagai bentuk penolakan gratifikasi.

Namun, laporan penolakan gratifikasi yang diajukan tersebut pada akhirnya ditolak oleh pihak KPK.

Pihak penyidik memastikan akan melakukan pemanggilan apabila proses penyidikan memang membutuhkan keterangan tambahan.

Hingga kini, tim penyidik masih terus mendalami identifikasi barang bukti dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan.

Kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi ini telah menjerat tiga orang tersangka.

Para tersangka yang sudah diproses hukum dan ditahan meliputi Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Selain itu, terdapat pula Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.

Seluruh tersangka kini telah mendekam di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani penahanan.