Sebanyak 80 persen beras fortifikasi yang telah terdaftar di Indonesia diduga tidak memenuhi standar ketentuan resmi pemerintah.

Temuan pengujian awal Kementerian Pertanian memperkirakan potensi kerugian masyarakat akibat penyimpangan ini mencapai angka Rp71 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produk yang dipasarkan tersebut dijual dengan harga jauh lebih mahal daripada seharusnya.

Hasil pengujian dari tiga laboratorium menunjukkan sebagian besar sampel tidak sesuai standar fortifikasi atau bahkan bukan beras fortifikasi.

Padahal, pangan bergizi ini awalnya dirancang khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Harga Jual Tak Masuk Akal dan Temuan Subsidi Pangan

Pemantauan menunjukkan rata-rata harga beras fortifikasi yang diperiksa mencapai Rp22.665 per kg, bahkan ada yang dijual hingga Rp42.000 per kg.

Amran menjelaskan bahwa produksi beras nasional selama ini telah memperoleh dukungan dari berbagai bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Subsidi tersebut mencakup sektor pupuk, benih, irigasi, listrik, bahan bakar minyak, hingga alat dan mesin pertanian untuk masyarakat.

Unsur subsidi yang melekat pada beras fortifikasi tersebut diperkirakan mencapai kisaran Rp56 triliun hingga Rp60 triliun.

Kementerian Pertanian berencana memperluas pemeriksaan laboratorium dan menindaklanjuti temuan ini melalui jalur administratif serta proses hukum.