Putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik kuota internet hangus memicu perhatian luas dari masyarakat.

Di balik keriuhan tersebut, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menyoroti aspek yang jauh lebih esensial.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai transaksi jual beli barang biasa di pasaran.

Hal itu disampaikannya pada hari Jumat tanggal 31.7.2026 kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa kuota internet merupakan hak penggunaan layanan jaringan dalam periode tertentu.

Karena bukan barang fisik yang berpindah kepemilikan secara permanen, hak utama konsumen mencakup informasi yang jelas.

Selama ini, masih ada perbedaan persepsi mendasar antara pelanggan dan pihak operator telekomunikasi.

Konsumen sering menganggap pembayaran otomatis memberikan hak kepemilikan penuh atas kuota.

Sebaliknya, operator memandang transaksi tersebut sebagai pembelian hak akses layanan dengan batas waktu tertentu.

Perbedaan persepsi ini kerap diperbesar oleh penyampaian informasi yang kurang sederhana dari penyedia layanan.

Ancaman Kejahatan Siber di Balik Simpang Siur Informasi Kuota

Di tengah polemik yang beredar, Pratama mengingatkan adanya risiko lain yang tidak kalah penting bagi pelanggan.

Simpang siur informasi mengenai masa aktif dan mekanisme kuota hangus berpotensi memicu kejahatan digital.

Kurangnya penjelasan rinci dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjalankan berbagai modus penipuan.

Ketidakjelasan aturan tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya rekayasa sosial di tengah masyarakat.

Kondisi itu rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu hingga tautan phishing berbahaya.

Pelaku siber juga kerap menjadikan isu yang sedang ramai sebagai umpan untuk mencuri data pribadi.

Data yang diincar termasuk kredensial akun penting serta kode OTP milik pelanggan.

Oleh karena itu, edukasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan konsumen secara menyeluruh.