Kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan memicu pertanyaan publik mengenai nasib profesi lain seperti guru dan tenaga kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Istana menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap aspek kesejahteraan tidak hanya berfokus pada instansi militer semata.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tukin merupakan kebijakan menyeluruh yang berlaku secara bertahap di berbagai kementerian.

Menurutnya, ada sejumlah instansi yang mendapatkan penyesuaian karena besaran tunjangan di tempat tersebut sudah lama tidak mengalami kenaikan.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan berdasarkan pertimbangan masa penyesuaian yang telah berlangsung sekian tahun.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah tertentu.

Perhatian khusus itu diarahkan kepada para guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kelompok tersebut dinilai layak memperoleh dukungan kesejahteraan lebih karena harus menjalankan tugas di daerah dengan tantangan yang tidak ringan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026.

Aturan baru itu mengatur penyesuaian besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan.

Melalui regulasi tersebut, besaran tukin di berbagai kelas jabatan mengalami penyesuaian nominal secara signifikan bagi para prajurit.

Jenderal bintang empat kini menerima tukin sebesar Rp48,61 juta per bulan, sementara jenderal bintang tiga memperoleh Rp44,87 juta per bulan.

Sementara itu, prajurit pada kelas jabatan 1 menerima tukin sebesar Rp2,5 juta per bulan dan kelas jabatan 2 memperoleh Rp2,9 juta per bulan.