Pemerintah resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI dari 70 persen menjadi 90 persen.

Kebijakan penyesuaian tukin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 yang telah diterbitkan.

Dirjen Renhan Kemhan Mayjen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana mengungkapkan bahwa tukin pegawai Kemhan dan TNI belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2018.

Kondisi vakum selama bertahun-tahun itu menjadi salah satu alasan utama pihak kementerian mengajukan kenaikan tunjangan kinerja.

Selain faktor waktu, penyesuaian ini juga mengacu pada ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aturan PermenPAN-RB mengizinkan instansi pemerintah mengajukan tukin menuju 90 persen apabila berhasil memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Syarat pertama adalah pencapaian indeks Reformasi Birokrasi minimal berada di angka 80.

Penilaian Reformasi Birokrasi untuk Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini sudah mencapai 80,002 dan dinilai telah memenuhi syarat.

Persyaratan berikutnya adalah instansi wajib mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut.

Kementerian Pertahanan dan TNI bahkan tercatat telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama lima kali berturut-turut.

Saat ini, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima sedang disusun sebagai rincian pelaksanaan.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo membenarkan bahwa Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait penyesuaian tersebut.

Besaran tunjangan kinerja dalam lampiran Peraturan Presiden dihitung berdasarkan kelas jabatan dan bukan berdasarkan pangkat bintang empat.

Dalam lampiran aturan tersebut, KSAD, KSAL, dan KSAU ditetapkan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan.

Sementara itu, Kasum TNI, Wakasad, Wakasal, dan Wakasau mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp44.874.000 per bulan.

Kementerian Pertahanan menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memotivasi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjaga kedaulatan negara.