Mahfud MD menyoroti langkah pendirian Universitas Republik Indonesia yang dinilai tidak mengikuti prosedur standar pendidikan tinggi.

Pemerintah melantik pimpinan universitas lebih dahulu sebelum persyaratan mendasar dan kelayakan akademik dijelaskan kepada publik.

Ia menyampaikan hal tersebut melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026.

Menurutnya, tahapan seperti lembaga, fakultas, program studi, hingga lokasi kampus seharusnya dipastikan sebelum universitas dijalankan.

Ia juga mempertanyakan penggunaan jabatan gubernur sebagai pimpinan universitas yang tidak dikenal dalam sistem pendidikan tinggi.

Pendirian URI disebut tidak mengikuti ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

Selain itu, Mahfud meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Ia menilai DPR memiliki posisi konstitusional untuk meminta penjelasan apabila ditemukan persoalan prosedural dari pemerintah.

Mahfud juga menyinggung janji pemerintah untuk mendirikan 400 fakultas kedokteran yang belum memperlihatkan hasil signifikan.

Ia khawatir URI akan mengalami nasib serupa karena diumumkan secara besar-besaran tanpa kesiapan yang memadai.

Dalam pernyataannya, Mahfud sempat melontarkan kalimat bernada canda namun tegas dengan menyebut dirinya bukan pihak yang menentang secara subjektif.

"Saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, maaf Pak, saya bukan Londo Ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu," ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah lebih teliti dan tidak mengulangi pola pengumuman besar-besaran yang minim realisasi di kemudian hari.