Lembaga antirasuah tengah menyelidiki perkara hukum yang diduga diurus oleh Bupati Pemalang periode 2025-2030, Anom Widiyantoro.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan kasus tersebut berada pada tahap penyelidikan.

Penyelidikan itu mencakup dugaan tindak pidana suap dan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

KPK telah menetapkan Anom bersama seorang anggota Polri berinisial Setya Budi Dias Oktavianto sebagai tersangka.

Keduanya kini menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama yang dijadwalkan berlangsung hingga 18 Agustus 2026.

Selain dua nama tersebut, lembaga penegak hukum juga memproses dua pihak lain yang terlibat dalam rangkaian perkara.

Mereka adalah orang kepercayaan bupati bernama Mohamad Haris serta ayah dari Dias bernama Lilik Budi Suprianto.

Berdasarkan penelusuran penyidik, Anom melalui perantara Haris diduga meminta dana dari sejumlah perangkat daerah serta pihak swasta.

Total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Haris dari berbagai pihak tersebut dilaporkan mencapai angka Rp1,98 miliar.

Dana dari pengumpulan tersebut sebagian dialokasikan untuk mengurus penyelesaian perkara hukum kepada pihak tertentu.

Dalam rangkaian perencanaannya, Haris sempat menemui sejumlah pihak guna membangun komunikasi dengan Lilik.

Pertemuan antara pihak bupati dan Lilik dilaporkan terjadi sebanyak tiga kali di kawasan Magelang dan Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, Lilik meminta dana pengurusan perkara dengan nominal mencapai Rp2 miliar.

Setelah tercapai kesepakatan, Haris menyerahkan dana senilai Rp1,2 miliar kepada Lilik dari total uang yang terkumpul.

Sementara itu, penyidik KPK masih terus menelusuri aliran sisa dana yang dikumpulkan dari berbagai perangkat daerah.