Proses perpindahan kewarganegaraan di Indonesia memerlukan dana yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data Seasia Stats yang dirilis pada hari Rabu, nominal yang harus dikeluarkan untuk menjadi warga negara Indonesia mencapai US$4.187,61.

Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, angka tersebut setara dengan sekitar Rp75,71 juta.

Besaran biaya administrasi di Indonesia ini menempatkannya di posisi puncak sebagai yang termahal di antara negara-negara ASEAN.

Posisi kedua dalam daftar tersebut diduduki oleh Filipina dengan estimasi biaya mencapai sekitar US$3.314,48 atau setara dengan Rp59,92 juta.

Sementara itu, Thailand berada di urutan berikutnya dengan nominal pengeluaran sebesar US$325,45 yang mendekati Rp5,88 juta.

Negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia mencatatkan angka yang jauh lebih rendah dalam proses serupa.

Estimasi biaya naturalisasi di Singapura hanya mencapai US$139,37 atau sekitar Rp2,52 juta.

Adapun Malaysia mencatatkan biaya paling minimal dalam daftar tersebut dengan kisaran US$75,81 atau sekitar Rp1,37 juta.

Perhitungan dari lembaga tersebut tidak mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Sejumlah negara sengaja dikeluarkan dari daftar karena memiliki kebijakan naturalisasi yang dinilai kurang transparan.

Faktor lain yang membuat negara tertentu tidak dimasukkan adalah adanya syarat investasi dalam jumlah besar.

Hal itu membuat negara-negara tersebut tidak dapat dibandingkan secara apple-to-apple menggunakan biaya administrasi standar.

Secara hukum, naturalisasi merupakan mekanisme resmi bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan baru.

Proses ini tentu harus melalui berbagai persyaratan ketat yang ditetapkan langsung oleh pemerintah setempat.

Nominal estimasi yang tercatat dalam data tersebut murni merujuk pada biaya administrasi resmi.

Biaya tersebut belum mencakup pengeluaran tambahan seperti syarat tinggal, dokumen pendukung, maupun biaya penerjemahan.

Pengeluaran tambahan di luar administrasi juga dapat meliputi biaya hukum apabila pemohon membutuhkannya selama proses berlangsung.