Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan regulasi baru mengenai tunjangan kinerja bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan pegawai Kementerian Pertahanan.

Kebijakan tersebut menetapkan besaran tukin berbeda berdasarkan kelas jabatan, dengan nominal tertinggi mencapai Rp48,6 juta per bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026.

Kedua aturan tersebut sekaligus menggantikan regulasi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2018.

Untuk kelas jabatan 1, tunjangan kinerja kini ditetapkan sebesar Rp2,5 juta per bulan atau naik sekitar 31,6 persen dari kisaran sebelumnya.

Sementara itu, kelas jabatan 2 hingga 8 memperoleh tukin berkisar antara Rp2.931.100 sampai Rp5.472.100 setiap bulannya.

Adapun kelas jabatan 9 hingga 11 mendapatkan tunjangan mulai dari Rp6.276.600 hingga Rp9.852.300 per bulan.

Besaran tukin untuk kelas jabatan 12 hingga 14 ditetapkan sebesar Rp11.133.000 hingga Rp19.485.000 per bulan.

Selanjutnya, kelas jabatan 15 memperoleh Rp21.690.000, kelas jabatan 16 sebesar Rp30.058.800, dan kelas jabatan 17 mencapai Rp37.395.000 per bulan.

Selain kelas jabatan, aturan tersebut juga mengatur besaran tukin bagi pejabat tinggi di lingkungan militer.

Kepala Staf Umum TNI serta Wakil Kepala Staf Angkatan masing-masing menerima tunjangan sebesar Rp44.874.000 per bulan.

Kepala Staf Angkatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU menjadi pejabat dengan nominal tukin tertinggi mencapai Rp48.613.500 per bulan.

Kementerian Pertahanan menjelaskan penyesuaian ini dilakukan karena indeks tukin tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 2018.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan tugas dan tanggung jawab prajurit terus meningkat.

Peningkatan tugas tersebut mencakup pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, hingga pembangunan di daerah terpencil.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong profesionalisme serta kedisiplinan para prajurit.