Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, memberikan pandangan mengenai langkah untuk mendongkrak elektabilitas kepala negara.

Ia menilai bahwa perombakan kabinet merupakan suatu keharusan yang mendesak untuk dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah evaluasi tersebut dinilai penting guna memperbaiki kinerja pemerintahan pada sektor ekonomi, politik, serta penegakan hukum.

Sejumlah pejabat tinggi dan menteri di bidang ekonomi masuk dalam daftar yang dinilai layak untuk diganti kinerjanya.

Beberapa nama di bidang ekonomi mencakup Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, menteri di sektor politik dan penegakan hukum juga turut disorot untuk dievaluasi kinerjanya secara menyeluruh.

Tingkat kepuasan publik yang menurun disebut-sebut berkaitan erat dengan kinerja para menteri di tiga bidang utama tersebut.

Perombakan jajaran kabinet diyakini dapat mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

Dalam sektor ekonomi, Jamiluddin menyebut Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut layak diganti karena kebijakan energinya memicu kontroversi.

Sementara pada bidang politik, nama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari masuk dalam daftar sorotan evaluasi.

Lebih lanjut, perbaikan di sektor penegakan hukum juga mendesak dengan menilai Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak dievaluasi.

Keberanian mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu ini diyakini menjadi kunci utama agar tingkat kepercayaan rakyat dapat kembali pulih sepenuhnya.