Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Sidang vonis tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Delta Tamtama bersama dua hakim anggota.

Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp200 juta subsider kurungan selama 80 hari jika tidak dibayar.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp1,45 miliar dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Majelis hakim menyatakan Abdul Wahid bersalah berdasarkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 12 b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Aturan tersebut mencakup perubahan undang-undang pemberantasan korupsi serta ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam amar putusannya, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Terdakwa juga ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan dan diwajibkan membayar biaya sidang sebesar Rp10 ribu.

Hal yang memberatkan putusan tersebut adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, status terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara turut menjadi pertimbangan yang memberatkan vonis hakim.

Sementara itu, hal yang meringankan meliputi kondisi terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya.