Prinsip serupa berlaku dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang membutuhkan dasar informasi valid dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Berbagai kebijakan strategis, termasuk perumusan stimulus ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya produksi, sangat bergantung pada kualitas data statistik tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi menyesatkan yang beredar mengenai pelaksanaan sensus.

Dengan kredibilitas BPS yang telah diakui baik di tingkat nasional maupun internasional, partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil di berbagai sektor.