Pemerintah menjalankan agenda statistik berskala besar melalui Sensus Ekonomi 2026 untuk menyusun kembali peta ekonomi nasional secara menyeluruh.

Badan Pusat Statistik menggelar pendataan tersebut setiap sepuluh tahun sekali untuk memperkuat transformasi tata kelola data.

Kerahasiaan Data Responden

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan seluruh informasi masyarakat dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan statistik nasional.

Nomor Induk Kependudukan hanya dipakai mencocokkan identitas melalui sistem Dukcapil guna menjaga kualitas data.

Petugas lapangan tidak memfoto NIK, kartu tanda penduduk, maupun kartu keluarga responden selama proses pendataan.

Amalia menegaskan kegiatan ini murni sensus ekonomi dan sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.

Cakupan dan Pengawasan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini melibatkan sekitar 251 ribu petugas bersetandar nasional.

Cakupan sensus meliputi usaha ultramikro, warung, toko kelontong, industri besar, hingga model bisnis digital seperti penjualan daring.

Pemerintah menerapkan pengawasan berlapis mulai dari pengawas hingga tingkat nasional guna memastikan validitas data.

Tenaga Ahli Utama Bakom Fithra Faisal Hastiadi menyatakan data akurat menjadi fondasi penting merumuskan kebijakan publik.

Masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur agar pemerintah dapat merumuskan program yang sesuai kebutuhan lapangan.

Komitmen menjaga keamanan data tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik secara luas.

Kualitas kebijakan yang akan dihasilkan sangat bergantung pada tingkat keakuratan informasi yang diberikan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Fithra mengibaratkan proses sensus ini bagaikan pemeriksaan kesehatan di mana diagnosis yang tepat hanya bisa ditegakkan melalui data kondisi pasien secara lengkap.