Pemerintah menerapkan sistem pengelompokan kesejahteraan berbasis desil untuk membenahi penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran.

Melalui fitur pengecekan kesejahteraan desil bansos, masyarakat dapat mengetahui posisi ekonomi keluarganya di mata pemerintah.

Informasi tersebut berkaitan langsung dengan peluang mendapatkan program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT.

Pengecekan ini juga berguna untuk memastikan data keluarga yang tersimpan di sistem pemerintah masih relevan dengan kondisi saat ini.

Desil adalah metode pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dipakai pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial.

Seluruh rumah tangga di Indonesia disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan dibagi menjadi sepuluh kelompok.

Penilaian tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang mencakup berbagai indikator kehidupan masyarakat.

Pembagian Kelompok Desil Kesejahteraan

Pemerintah membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025.

Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang dikategorikan sebagai sangat miskin.

Desil 2 mencakup rumah tangga pada 10 hingga 20 persen terbawah yang masih tergolong miskin dan menjadi prioritas bantuan.

Desil 3 terdiri dari keluarga yang berada pada 20 hingga 30 persen terbawah atau biasa disebut hampir miskin.

Desil 4 merupakan kelompok rentan miskin yang berada pada 30 hingga 40 persen terbawah dalam struktur masyarakat.

Desil 5 dan Desil 6 ditempati oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah yang bukan prioritas penerima bantuan.

Desil 7 hingga Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik.