Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan sikap tegas negaranya dalam menghadapi tekanan internasional yang datang.

Malaysia dengan tegas menolak berbagai ancaman dari pihak luar setelah mengambil keputusan untuk mengusir warga negara Israel.

Kebijakan tersebut diambil bukan didasari kebencian terhadap identitas tertentu melainkan bentuk penolakan terhadap tindakan kekerasan.

Pemerintah setempat menilai keterlibatan pihak asing dalam penindasan serta penjajahan di wilayah Palestina sudah sangat mengkhawatirkan.

Sejumlah politisi luar negeri sempat melayangkan kritik keras dan menuding kebijakan pengusiran tersebut melanggar hukum internasional.

Menanggapi hal itu, pemimpin Malaysia menegaskan bahwa langkah yang diambil merupakan wujud pembelaan terhadap nilai kemanusiaan.

Tingkat agresi yang terjadi di berbagai wilayah konflik dipandang telah mencapai batas yang tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat.

Otoritas pemerintahan memastikan bahwa posisi negara tetap berdaulat penuh dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa rasa takut.

Dukungan terhadap rakyat Palestina akan terus disuarakan secara konsisten melalui berbagai aksi solidaritas di dalam negeri.

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, hubungan diplomatik resmi dengan pihak Israel memang tidak pernah dijalin sama sekali.

Rangkaian peristiwa pengusiran ini bermula dari investigasi mendalam terhadap aktivitas sebuah lembaga pendidikan di kawasan Johor.

Aktivitas tersebut mencurigakan karena melibatkan individu yang memasuki wilayah setempat dengan menggunakan paspor ganda.