Pemerintah Amerika Serikat menetapkan regulasi baru pada hari Selasa untuk mempercepat penanganan klaim suaka.

Kebijakan tersebut melewati sesi wawancara penyaringan awal dengan para pejabat kewarganegaraan.

Langkah ini langsung menempatkan hingga 444.724 pemohon ke dalam proses persidangan deportasi imigrasi.

Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan bahwa hakim imigrasi di bawah Departemen Kehakiman akan segera memeriksa klaim.

Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui wawancara sebelumnya oleh petugas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Aturan ini menyasar sekitar 31 persen dari total 1,43 juta kasus suaka yang mengalami penumpukan.

Tujuan utamanya adalah mempercepat penyelesaian kasus serta menekan angka masuk perbatasan tanpa izin.

Pihak Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai proses yang berlaku selama ini memberikan kesempatan kedua bagi warga asing.

Pemerintah menyebut aturan tersebut akan memangkas durasi putusan bagi petugas suaka dan hakim imigrasi.

Para pejabat imigrasi membela perubahan prosedur ini sebagai langkah krusial demi merampingkan operasional.

Sumber daya yang ada dialokasikan khusus untuk menangani berbagai klaim perlindungan yang dinilai valid.

Joseph Edlow selaku Direktur USCIS menyatakan bahwa sistem suaka selama ini kerap dieksploitasi untuk penundaan.

Eksploitasi tersebut sering kali mengincar izin kerja alih-alih mengejar klaim perlindungan yang sah.

Kebijakan baru ini diklaim mampu memenuhi target undang-undang terkait penegakan aturan imigrasi.

Sistem suaka AS ditegaskan hadir demi melindungi individu yang benar-benar menghadapi ketakutan atas penganiayaan.

Penyesuaian operasional ini juga selaras dengan arahan federal yang lebih luas mengenai manajemen perbatasan.

James Percival selaku Penasihat Umum DHS menyebut aturan baru ini bakal meningkatkan efisiensi.

Langkah tersebut juga mewujudkan janji Presiden Donald Trump dalam menindak tegas imigrasi ilegal.

Perubahan kebijakan ini beriringan dengan perombakan struktural di dalam sistem pengadilan imigrasi.

Lebih dari 100 hakim imigrasi diberhentikan dan digantikan oleh jaksa penuntut DHS serta pengacara militer.

Di sisi lain, para pegiat hak asasi menyuarakan kekhawatiran terhadap proses hukum bagi pencari suaka.

Doris Meissner dari Migration Policy Institute menilai perubahan tersebut berpotensi menolak kasus tanpa memandang keadilan.