US Implements New Rule Accelerating Asylum Deportation Cases untuk Ratusan Ribu Pemohon
Pemerintah Amerika Serikat menetapkan regulasi baru pada hari Selasa untuk mempercepat penanganan klaim suaka.
Kebijakan tersebut melewati sesi wawancara penyaringan awal dengan para pejabat kewarganegaraan.
Langkah ini langsung menempatkan hingga 444.724 pemohon ke dalam proses persidangan deportasi imigrasi.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan bahwa hakim imigrasi di bawah Departemen Kehakiman akan segera memeriksa klaim.
Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui wawancara sebelumnya oleh petugas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.
Aturan ini menyasar sekitar 31 persen dari total 1,43 juta kasus suaka yang mengalami penumpukan.
Tujuan utamanya adalah mempercepat penyelesaian kasus serta menekan angka masuk perbatasan tanpa izin.
Pihak Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai proses yang berlaku selama ini memberikan kesempatan kedua bagi warga asing.
Pemerintah menyebut aturan tersebut akan memangkas durasi putusan bagi petugas suaka dan hakim imigrasi.
Para pejabat imigrasi membela perubahan prosedur ini sebagai langkah krusial demi merampingkan operasional.
Sumber daya yang ada dialokasikan khusus untuk menangani berbagai klaim perlindungan yang dinilai valid.
Joseph Edlow selaku Direktur USCIS menyatakan bahwa sistem suaka selama ini kerap dieksploitasi untuk penundaan.
Eksploitasi tersebut sering kali mengincar izin kerja alih-alih mengejar klaim perlindungan yang sah.
Kebijakan baru ini diklaim mampu memenuhi target undang-undang terkait penegakan aturan imigrasi.
Sistem suaka AS ditegaskan hadir demi melindungi individu yang benar-benar menghadapi ketakutan atas penganiayaan.
Penyesuaian operasional ini juga selaras dengan arahan federal yang lebih luas mengenai manajemen perbatasan.
James Percival selaku Penasihat Umum DHS menyebut aturan baru ini bakal meningkatkan efisiensi.
Langkah tersebut juga mewujudkan janji Presiden Donald Trump dalam menindak tegas imigrasi ilegal.
Perubahan kebijakan ini beriringan dengan perombakan struktural di dalam sistem pengadilan imigrasi.
Lebih dari 100 hakim imigrasi diberhentikan dan digantikan oleh jaksa penuntut DHS serta pengacara militer.
Di sisi lain, para pegiat hak asasi menyuarakan kekhawatiran terhadap proses hukum bagi pencari suaka.
Doris Meissner dari Migration Policy Institute menilai perubahan tersebut berpotensi menolak kasus tanpa memandang keadilan.
Update Terbaru
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB






