Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terus berjalan secara intensif di parlemen.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa perumusan regulasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, ia menjelaskan bahwa aturan ini harus melindungi warga yang beriktikad baik.

Soedeson menyoroti pentingnya merombak pola pikir dalam pembentukan undang-undang agar hukum bisa melindungi manusia.

Fokus utamanya adalah menjaga kepentingan individu dan negara terlebih dahulu sebelum undang-undang mengikutinya.

Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Saat ini, fokus pembahasan berada pada tahap penyelarasan substansi dengan sistem hukum pidana nasional yang berlaku.

Harmonisasi tersebut sangat diperlukan terutama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ia meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir serta mempercayakan seluruh prosesnya kepada Komisi III DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyebut aturan ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Pihaknya berupaya maksimal agar regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat.