Departemen Kehakiman Amerika Serikat resmi bergabung bersama Donald Trump pada hari Selasa, 28 Juli.

Mereka bersama-sama mendesak Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan denda pencemaran nama baik.

Putusan perdata senilai Rp 83,3 juta atau dalam bentuk dolar AS tersebut sebelumnya diberikan kepada penulis E.

Jean Carroll.

Kasus ini bermula dari komentar yang dibuat oleh Trump selama masa kepresidenannya pada tahun 2019.

Perwakilan hukum mengajukan petisi ganda untuk mengesampingkan penghargaan juri federal Manhattan.

Vonis tersebut berasal dari pernyataan publik Trump yang menolak tuduhan pelecehan seksual oleh Carroll.

Tuduhan itu dilaporkan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di New York pada era 1990-an.

Tim hukum Trump berpendapat bahwa kekebalan presiden melindungi dirinya dari liabilitas perdata.

Perlindungan tersebut mencakup pernyataan publik yang dikeluarkan saat menjabat sebagai kepala negara.

Pengacara Trump menyatakan dalam dokumen hukum bahwa ini adalah kasus pertama dalam sejarah negara.

Pengadilan menjatuhkan kewajiban ganti rugi kepada seorang presiden atas tindakannya saat memegang jabatan.

Selain itu, tim pembela juga mempersoalkan putusan banding lebih rendah mengenai waktu prosedural klaim kekebalan.

Mereka menilai pengadilan salah menyimpulkan bahwa Trump telah melepaskan pembelaan kekebalan presiden.

Dalam dokumen terpisah, Departemen Kehakiman menegaskan bahwa pemerintah federal seharusnya bertindak sebagai tergugat.

Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Westfall yang melindungi pegawai federal dari gugatan pencemaran nama baik.

Pengajuan ini muncul tepat sebulan setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan banding terpisah dari Trump.

Banding terpisah tersebut menyangkut vonis senilai $5 juta dari gugatan awal Carroll.

Carroll belum lama ini telah mengumpulkan putusan tersebut bersama bunga lebih dari $600.000.

Dana tersebut bersumber dari uang simpanan pengadilan yang sebelumnya didepositokan oleh Trump.

Sementara itu, putusan juri senilai $83,3 juta pada Januari 2024 sebelumnya telah dipertahankan oleh Pengadilan Banding Sirkuit ke-2 AS.