Pemerintah menyiapkan skema khusus untuk mendukung operasional awal Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan pembiayaan penghasilan bagi para pengelola koperasi di tingkat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai menggunakan APBN.

Pendanaan dari anggaran negara ini direncanakan hanya berlaku selama dua tahun pertama masa pengoperasian.

Setelah periode transisi tersebut berakhir, beban penggajian manajer harus ditanggung secara mandiri oleh masing-masing koperasi.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ferry Juliantono saat berada di Hotel Westin Jakarta Selatan pada hari Selasa.

Ketentuan mengenai skema penggajian ini nantinya akan dituangkan secara resmi dalam sebuah Peraturan Presiden.

Regulasi tersebut berbentuk Perpres tentang Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih yang kini sedang memasuki tahap finalisasi.

Selain masalah gaji, aturan itu juga memuat ketentuan mengenai masa operasional koperasi di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Masa operasional di bawah naungan tersebut ditetapkan berlaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

Kebijakan pendanaan awal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara ini dirancang untuk memastikan kestabilan kelembagaan pada masa-masa pembentukan.

Melalui regulasi yang sedang difinalisasi itu, pemerintah berupaya mengawal transisi pengelolaan ekonomi kerakyatan secara bertahap.

PT Agrinas Pangan Nusantara juga dilibatkan dalam mengawasi operasional koperasi selama kurun waktu maksimal dua tahun tersebut sebelum berdiri sepenuhnya secara mandiri.